Home

NEGARA MARITIM BUKAN LAGI MIMPI BESAR INDONESIA

MENGEMBALIKAN MASA KEJAYAAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM TERBESAR DI DUNIA DENGAN PENGELOLAAN MAKSIMAL SUMBER DAYA ALAM DAN REVITALISASI KEMARITIMAN INDONESIA

B3sRHlpCUAEz-LvIndonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, hal ini didukung oleh 17.000 an pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan panjang pantai sekitar 95.181 km yang menempati urutan ke-4 di dunia setelah Kanada (265.523 km), Amerika Serikat (133.312 km) dan Rusia (110.310 km) (WRI, 2001). Oleh karenanya sangat wajar bila konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km2 Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan atau wilayah laut. Luas wilayah perairan di Indonesia mencapai 3.287.010 km2 Adapun wilayah daratan hanya 1.906.240 km2. Wilayah laut teritorial merupakan laut yang masuk ke dalam wilayah hukum Negara Indonesia. Berdasarkan ”Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonante” tahun 1939, wilayah teritorial Laut Indonesia ditetakkan sejauh 3 mil diukur dari garis luar pantai.

Ketetapan tersebut sangat merugikan negara Indonesia. Oleh karena laut menjadi penghubung pulau-pulau yang tersebar di wilayah Indonesia. Wilayah laut teritorial yang ditetapkan hanya sejauh 3 mil diukur dari pantai, banyak wilayah laut bebas di perairan Indonesia. Akibatnya, kapal dari negara lain bebas keluar masuk perairan Indonesia. Mereka juga mengambil sumber daya alam yang terdapat di laut. UNCLOS (United Nations Conference of the Law Of Sea) atau Konferensi Hukum Laut Internasional yang diselenggarakan pertama kali pada tahun 1958 di Geneva. Deklarasi Juanda kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. Pada Konferensi Hukum Laut Internasional, tahun 1982, di Jamaika, wilayah perairan Indonesia mendapat pengakuan dari dunia internasional. Dengan demikian, wilayah perairan Indonesia meliputi Wilayah Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE), dan Batas Landas, Kontinen.

Kemaritiman sendiri merupakan peradaban dunia karena kepentingan negara-negara di dunia akan sangat ditentukan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan laut untuk kemakmuran maupun keberlanjutan bangsa-bangsa di dunia. Demikian pula Indonesia yang 70 % wilayahnya berupa laut dan lautan perlu meletakkan arah pembangunan sebagai Negara Maritim. Nenek moyang bangsa Indonesia pernah mencapai abad keemasan sebagai negara maritim pada saat Kerajaan Mataram dan Sriwijaya serta kerajaan lainnya di Nusantara yang “menguasai laut” dari berbagai belahan bumi sehingga mendapatkan kemakmuran bagi rakyatnya dari laut melalui aktivitas ekonomi maupun perdagangan global dengan memanfaatkan laut. Zaman kejajayaan mariitim tersebut pudar pada masa penjajahan dan berimbas sampai sekarang orientasi pembangunan kurang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut sebagai sebuah kekuatan pembangunan yang mensejahterakan bangsa Indonesia. Dalam mengembalikan kejayaan nusantara maka Indonesia harus mengedepankan strategi pembangunan Negara Maritim. Indonesia sebagai sebuah Negara Maritim memiliki kriteria: a) berdaulat di wilayah NKRI dan disegani negara lain atas wilayahnya, b) menguasai seluruh wilayah darat dan laut melalui “effective occupancy” dan memiliki “seapower” yang diandalkan secara nasioal dan global, c) mampu mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi pembangunan sesuai aturan nasional dan internasional, d) menghasilkan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan demikian maka keterpaduan darat dan laut dalam pembangunan harus menjadi dasar spasial serta berorientasi pada wawasan nasional maupun global dengan mengutamakan kepentingan nasional. Perspektif pembangunan Negara Maritim juga didasari bahwa keberlanjutanpembangunan guna mencapai keberlanjutan bangsa Indonesia.

Dengan luar laut yang begitu luas, Indonesia sangat mempunyai peran besar khususnya di bidang kemaritiman. Hal ini ditinjau dari beebrapa potensi yang sampai saat ini belum banyak dikelola oleh pihak pemerintah yakni :

  1. Pembangunan Berbasis Kemaritiman

Saatnya berpaling pada kekuatan sebagai negara maritim. Dibutuhkan dukungan nyata dari semua pihak. Mulai dari Pemerintah pusat hingga pemerintahan pada level yang paling bawah, ilmuwan dan akademisi, sektor industri, stakeholder dan masyarakat pada umumnya, untuk bisa mengoptimalkan laut dan potensi yang terkandung di dalamnya.

Hal ini dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan: “Bagaimana perspektif kita akan kelautan Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang?”. Wacana berdirinya 10 Perguruan Tinggi Kelautan di kota-kota besar yang terletak di kawasan pesisir adalah salah satu hal yang diperlukan untuk proses akselerasi menuju negeri maritim. Pada tingkat dasar, muatan lokal kebaharian atau kemaritiman dapat diberikan pada anak-anak. Terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir maupun di tingkat pendidikan dasar secara umum. Dengan mengenalkan laut beserta seluruh potensi yang terkandung diharapkan dapat membuat mereka mencintai laut dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan laut secara optimal di masa kini dan akan datang.

Wawasan kelautan yang terintegrasi pada elemen-elemen pemerintahan, terutama pada dinas-dinas yang berhubungan langsung dengan sektor pesisir dan kelautan maupun dinas-dinas pemerintahan pada umumnya, juga harus ditingkatkan. Dengan wawasan kelautan yang terintegrasi, maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atau setiap langkah dalam pengambilan keputusan akan selalu merujuk pada konsep yang berbasis kemaritiman. Mengingat kondisi geografis Indonesia, yang disatukan oleh selat dan lautan, maka pembangunan berbasis kemaritiman menjadi suatu keharusan demi kesejahteraan bangsa ini.

  1. Pemanfaatan Air Laut Sebagai Sumber Energy Alternatif

Publication2Air laut dan dinamikanya juga memiliki potensi energi luar biasa sebagai sumber energi alternatif di masa depan. Keberadaan potensi energi ini akan menjadi semakin signifikan ketika energi yang bersumber dari BBM (bahan bakar minyak) semakin menipis. Jenis energi kelautan yang berpotensi untuk dikembangkan adalah ocean thermal energy (OTEC),

OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan perbedaan suhu di laut yang dalam dan  di laut yang dangkal yang digunakan untuk menggerakan mesin (generator).  Dan generator pada OTEC memiliki prinsip “ semakin besar perbedaan suhu di antara laut yang dalam dengan laut yang dangkal maka energi listrik yang dihasilkan akan semakin besar pula.”  Perbedaan suhu anatara laut dangkan dengan laut dalam, masing masing memiliki reservoir ( reservoir laut dangkal dan reservoir laut dalam). Perbedaan suhu dari kedua reservoir ini akan menyebabkan aliran kalor yang dapat melakukan usaha.Hal ini memiliki prinsip yang sama seperti turbin uap dan mesin pembakaran,juga lemari es yang melawan aliran kalor alami dengan “menghabiskan” energi. Sama seperti energi kalor dari pembakaran bahan bakar, OTEC menggunakan perbedaan suhu oleh penyinaran matahari pada permukaan laut sebagai bahan bakarnya. OTEC merupakan bentuk konkrit pengalihan energi yang tersimpan dari sifat fisika air laut menjadi energi listrik. Perbedaan suhu air yang besar di permukaan dengan suhu air di bagian dalam dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Perbedaan suhu secara vertikal sangat besar terjadi di laut tropis sehingga di Indonesia sebenarnya sangat potensial untuk mengembangkan OTEC sebagai salah satu sumber energi alternatif. Secara sederhana dari beberapa literatur dinyatakan bahwa jika efisiensi konversi energi panas laut sebesar tiga persen maka Indonesia dapat memanen daya sekitar 240.000 MW.

Dalam jangka pendek sampai menengah (2015 – 2020), kita mesti merevitalisasi dan mengembangkan sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan (laut), industri bioteknologi kelautan, ESDM, pariwisata bahari, dan industri dan jasa maritim supaya lebih efisien, produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan (sustainable).

  1. Perikanan Tangkap: (1) Membangun sekitar 2.000 armada kapal ikan modern berbobot diatas 100 GT dengan alat tangkap (fishing gears) yang efisien, tepat dan ramah lingkungan yang dioperasikan oleh nelayan dan pengusaha nasional di wilayah-wilayah perairan laut yang masih underfishing atau yang selama ini ikannya dicuri oleh nelayan asing, seperti Laut Natuna, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Arafura, perairan laut di wilayah perbatasan, dan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia); (2) Secara bertahap (gradual) mengurangi intensitas penangkapan di wilayah-wilayah perairan laut yang sudah overfishing, seperti Pantura, Pantai Selatan Sulawesi, dan lainnya supaya stok ikannya pulih, sehingga hasil tangkapan ikan dan pendapatan nelayan di wilayah ini meningkat; (3) Kelebihan kapal ikan (nelayan) dari wilayah-wilayah overfishing dipindah-usahakan ke wilayah-wilayah perairan laut yang masih underfishing, wilayah-wilayah perairan laut yang menjadi ajang pencurian ikan oleh nelayan asing, atau usaha-usaha KP lainnya seperti usaha budidaya ikan dan industri pengolahan hasil perikanan; (4) Selama nelayan tidak melaut karena cuaca buruk atau musim paceklik ikan (biasanya sekitar 3 bulan dalam setahun) akan disediakan mata pencaharian substitusi berupa usaha budidaya perikanan dan lainnya sesuai potensi ekonomi setempat; (5) BBM, alat tangkap, mesin kapal, beras, lauk-pauk dan sarana produksi lainnya akan disediakan di seluruh pelabuhan perikanan dan lokasi pendaratan ikan lain/pemukiman nelayan di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah mencukupi dan harga relatif murah; (6) Perbaikan cara-cara nelayan menangani (handling) ikan hasil tangkapan sejak dari kapal ikan sampai ke pelabuhan perikanan/lokasi pendaratan ikan supaya kualitasnya tetap baik, sehingga harga jualnya tinggi (menguntungkan nelayan); (7) Revitalisasi pelabuhan-pelabuhan perikanan yang ada dan membangun yang baru sesuai kebutuhan sebagai kawasan industri perikanan terpadu, sehingga fungsi pelabuhan tidak hanya sebagai tempat tambat-labuh kapal ikan, tetapi juga sebagai penyedia sarana produski, industri pengolahan hasil perikanan, dan pasar yang menjamin ikan hasil tangkapan nelayan dengan harga sesuai nilai keekonomian setiap saat; (8) Pemberantasan IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) fishing practices sampai tuntas dengan memperkuat dan mengembangkan sistem MCS (Monitoring, Controlling and Surveillance) yang sudah ada, termasuk penggunaan drone; dan (9) Menerapkan regulasi manajemen perikanan tangkap yang bertanggung jawab (Responsible Fisheries) secara konsisten dan berkesinambungan supaya stok ikan dan usaha perikanan dapat berlangsung secara menguntungkan dan berkelanjutan.
  2. Perikanan Budidaya: (1) Peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan (sustainability) semua usaha perikanan budidaya yang ada (existing) baik yang di perairan laut, payau, PUD, kolam air tawar, saluran irigasi, sawah, akuarium maupun wadah (media) lainnya dengan mengaplikasikan Best Aquaculture Practices (bibit dan benih unggul, pemberian pakan berkualitas secara benar, pengendalian hama & penyakit, pengelolaan kualitas air dan tanah, pond engineering, dan biosecurity); (2) Penguatan dan pengembangan usaha budidaya komoditas unggulan: udang Vanammei, udang Windu, udang galah, kerapu, kakap, bandeng, bawal bintang, nila, gurame, emas, patin, lele, kepiting bakau dan kepiting soka, rumput laut, dan kerang mutiara dengan menerapkan Best Aquaculture Practices. Contoh dalam 5 tahun kedepan akan dikembangkan 700.000 ha tambak (58% total potensi tambak), yang alokasinya 200.000 ha tambak udang Vanammei intensif; 100.000 ha tambak udang Windu semi-intensif;100.000 ha tambak bandeng; 100.000 ha tambak kepiting, nila saline dan kerapu lumpur; dan 100.000 ha tambak rumput laut jenis Gracilaria spp. Ini akan menghasilkan total nilai ekonomi (gross revenue) sekitar 40 milyar dolar AS (Rp 440 trilyun) per tahun dan lapangan kerja sekitar 8 juta orang; (3) pengembangan usaha budidaya untuk spesies-spesies baru (diversifikasi) seperti teripang, Abalone, lobster, ikan tuna, ikan gobia, ikan belida, dan ikan hias jenis baru; (4) Penguatan (revitalisasi) industri pakan existing dan pembangunan baru baik dengan basis protein tepung ikan, micro algae, magot maupun sumber protein lainnya supaya pasok pakan berkualitas dengan harga relatif murah mencukupi kebutuhan secara berkelanjutan di seluruh wilayah NKRI; (5) Penguatan unit pembenihan (hatchery) existing dan pembangunan unit pembenihan supaya bisa menghasilkan benih unggul (SPF, SPR) dengan harga relatif murah dan jumlah yang mencukupi kebutuhan di seluruh wilayah NKRI; dan (6) Pengembangan produksi vaksin, growth hormone, obat-obatan, dan lainnya yang ramah lingkungan untuk mendukung produktivitas, efisiensi, dan sustainability usaha perikanan budidaya.
  3. Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan: (1) Memastikan bahwa seluruh produk industri pengolahan hasil KP memenuhi standar mutu dan keamanan pangan nasional maupun internasional; (2) Pengembangan produk industri olahan ikan baru sesuai dinamika konsumen (pasar) domestik maupun global; (3) penguatan dan pengembangan karantina ikan dan biota periaran lainnya; (4) penguatan dan pengembangan pasar domestik; dan (4) Penguatan dan pengembagan pasar ekspor.
  4. Industri Bioteknologi Kelautan dan Perikanan: (1) Ekstraksi senyawa bioaktif (natural product) dari organisme (biota) perairan laut maupun PUD sebagai bahan baku untuk industri farmasi, kosmetik, film, cat, dan berbagai jenis bioindustri lainnya; (2) Pengembangan biofuel dari algae dan biota perairan lainnya; (3) Rekayasa genetik (genetic engineering) dan aplikasi nanoteknologi untuk menghasilkan bibit dan benih unggul; dan (4) Pengembangan industri bioremediasi.
  5. Pengembangan tambak dan industri garam menuju Indonesia bukan hanya swasembada tetapi juga pengekspor garam konsumsi dan industri.
  6. Pembangunan Pulau-Pulau Kecil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru yang produktif, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan secara berkelanjutan melalui investasi oleh BUMN, swasta, BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat) setempat, dan skema investasi lainnya.
  7. Pengembangan usaha ekonomi SDA dan Jasa-Jasa Lingkungan non-konvensional, seperti deep seawater industries, energi kelautan (gelombang, pasang surut, dan OTEC), dan lainnya.
  8. Pengembangan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut supaya pembangunan ekonomi KP dapat berlangsung secara berkelanjutan (sustainable): (1) implementasi tata ruang wilayah pesisir dan laut secara terpadu, (2) pengendalian pencemaran, (3) konservasi biodiversity baik in situ maupun ex situ, (4) design and construction with nature, dan (5) mitigasi dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim Global (termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan untuk kapal ikan dan kapal pengangkut ikan), tsunami, dan bencana alam lainnya.
  9. Pengembangan kapasitas dan etos kerja SDM Kelautan dan Perikanan melalui program DIKLATLUH (Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan) secara sistematis dan berkesinambungan.
  10. Penguatan dan pengembangan R & D (Penelitian dan Pengembangan) supaya kita berhenti sebagai bangsa konsumen dan menjadi bangsa produsen teknologi. Selain itu, supaya ekonomi KP Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain.
  11. Penciptaan iklim investasi dan bisnis KP yang kondusif: (1) Kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung kinerja sektor KP; (2) Penyediaan kredit perbankan dengan bunga yang lebih murah dan persyaratan lebih lunak seperti di negara-negara maju dan emerging economies lainnya; (3) perizinan dan pembebasan lahan; (4) Ketenaga kerjaan; (5) Perpajakan; (6) Keamanan berusaha; dan (7) Konsistensi kebijakan pemerintah.

Untuk mendukung pembangunan ekonomi kelautan semacam itu, diperlukan lembaga perbankan khusus untuk pembiayaan sektor-sektor ekonomi kelautan dengan suku bunga relatif rendah dan persyaratan pinjam yang relatif lunak seperti halnya di negara-negara ASEAN dan emerging economies lainnya. Peningkatan kualitas dan pengembangan SDM kelautan, baik melalui jalur pendidikan formal (PAUD, Dikdasmen sampai Perguruan Tinggi) maupun jalur non-formal atau DIKLATLUH (Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan). Kelembagaan dan aktivitas R & D (Research and Development) terkait kelautan dalam arti luas harus ditingkatkan dan dikembangkan, supaya Indonesia menjadi bangsa yang mampu menguasai, menghasilkan, dan menerapkan teknologi dalam kiprah kehidupan dan pembangunan nya. Dengan demikian, segenap produk dan jasa kelautan yang dihasilkan akan memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi secara berkelanjutan.

Akhirnya, kita mesti melalukan perubahan paradigma (paradigm shift) pembangunan nasional, dari land-based development menjadi ocean-based development. Dengan begitu, seluruh kebijakan publik, infrastruktur, dan sumberdaya finansial secara terintegrasi diarahkan untuk menunjang pembangunan kelautan. Ini bukan berarti kita melupakan pembangunan di darat. Kita justru secara sinergis dan proporsional harus mengintegerasikan pembangunan sosial-ekonomi di darat dan di laut. Melalui reorientasi pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran (transportasi laut) akan lebih maju dan efisien.

Dengan memaksimalkan potensi dan mencangkan revitalisasi bidang maritime Indonesia, Insya Allah Indonesia tidak hanya bakal menjadi negara maritim yang besar, kuat, maju, makmur dan berdaulat, tetapi juga akan menjadi poros (kiblat) maritim dunia dalam waktu tidak terlalu lama, 2025.

“Karena Indonesia Bukanlah Negeri Mimpi, Namun Indonesia adalah Motivasi terbesar kami untuk berjuang dengan berbekal ilmu atas nama kecintaan kami padanya. Untukmu Indonesiaku”

 

DAFTAR PUSTAKA

Dahuri, R. 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. p. 125.

Dahuri, R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. PT. Gramedia Pustakatama, Jakarta p. 412.

Dahuri, R., T. Kusumastanto, A. Hartono, P. Anas and P. Hartono. 2009. Enhancing Sustainable Ocean Development: An Indonesian Experience. Center for Coastal and Marine Resource Studies, Bogor Agricultural University and Partnership for Government Reform. Kreasi Warna Publishing, Jakarta. p. 224.

Stopford, M. 2004. Maritime Economics. 2nd Edition. Routledge Publishing Co., London. p. 562

Avery, William H. and Chih Wu. Renewable Energy From the Ocean: A Guide to OTEC. New York: Oxford University Press. 1994.

Bharathan, D.; Kreith, F.; Schlepp, D. R.; Owens, W. L. (1984). Heat and Mass Transfer in Open-Cycle OTEC Systems. Heat Transfer Engineering. Vol. 5(1-2); pp. 17-30.

Coxworth, Ben (November 26, 2010). “More funds for Hawaii’s Ocean Thermal Energy Conversion plant”. Retrieved December 2010.

Lewis, Anthony, et al. IPCC: Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, 2011

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s